Liputan6.com, Jakarta - Presiden
Jokowi saat ini masih berdiskusi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Tim Transisi untuk memutuskan nama-nama yang dipilih sebagai menteri setelah menerima laporan rekomendasi rekam jejak calon menteri dari KPK. Saran dan masukan terus mengalir untuk Jokowi dan JK terkait menteri, termasuk dari pengamat hukum tata negara Refly Harun.
Refly menyarankan Jokowi untuk menunjuk menteri yang benar-benar berkualitas dan bisa bekerja secara total 100 persen dalam menjalankan program kerja dan menangani sejumlah problematika di bidang kementeriannya.
"Jokowi harus benar-benar menunjuk menterinya 100 persen yang benar loyal dan bekerja. Karena pengumuman nama menteri menjadi starting baik atau buruk bagi pemerintahan Jokowi ke depan," ujar Rafli di Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Menteri-menteri yang dipilih Jokowi terdiri dari murni profesional di bidangnya dan profesional parpol. Refly Harun meragukan menteri yang juga menjadi pengurus parpol bisa memiliki loyalitas 100 persen terhadap presiden, karena yang bersangkutan turut membawa visi-misi partai.
"Kalau menteri merupakan pejabat teras atau ketua umum parpol, mana mungkin dia bisa maksimal atau loyal ke presiden," ujar Refly.
Menurut dia, menteri yang juga pejabat teras parpol memiliki mandat dari konstituen untuk mewujudkan visi-misi parpol. Ketika yang bersangkutan juga menjadi menteri Jokowi, maka dia akan membawa kepentingan parpolnya.
"Menteri itu harus loyal 100 persen ke presidennya. Jangan-jangan nanti imbauan Pak Jokowi agar menteri
'all out', malah menjadi
'walkout'," tegas dia.
Refly menyarankan bagi menteri yang memiliki jabatan di parpolnya harus berupaya keras membagi waktu antara agenda parpol dan tugasnya sebagai menteri.
"Tidak mungkin menteri pejabat teras atau ketua umum parpol tidak korupsi waktu, karena dia harus membagi waktu," jelasnya.
Refly menambahkan, selain loyalitas, menteri harus memenuhi beberapa unsur lain, yakni harus mau bekerja keras dan tidak hanya mengincar fasilitas. Menteri Jokowi juga harus bersih dari indikasi korupsi. Dia meminta Jokowi mencoret nama menteri jika terindikasi kuat terlibat korupsi, sekalipun belum menjadi tersangka.
"Menteri seperti ini berbahaya. Biasanya pejabat publik menjadi miskin setelah akhir masa jabatan karena tidak ada kesempatan memperkaya diri, tetapi menteri yang seperti ini malah makin kaya," pungkasnya. "Menteri harus profesional, mempunyai kualitas dan kualifikasi.
Jokowi harus memastikan menterinya memiliki kemampuan." (Ein)
